Kontraktor Tambang Batubara Di Kalimantan Timur – Potensi penerimaan pajak dari sektor batubara di Kaltim masih terbuka. Namun, ada sejumlah area abu-abu yang sulit ditembus.
Tumpukan batu bara hingga 15 meter terlihat jelas dari Dermaga Loa Janan, Desa Bakugan, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sebuah ban berjalan menghubungkan kawasan gunung emas hitam dengan ponton atau kapal angkut di dermaga di tepian Sungai Mahakam.
Kontraktor Tambang Batubara Di Kalimantan Timur
Dikunjungi November lalu, ban berjalan terus mengirimkan batubara ke ponton. Butuh waktu 7 hingga 8 jam untuk mengisi kapal berkapasitas 8000 ton itu. “Transvejer bekerja 24 jam sehari. Selalu ribut, tidak pernah berhenti,” kata Sariman, warga yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari dermaga.
Daftar Kontraktor Tambang Terbesar Di Indonesia || Titan Infra Energy By Titaninfraindo
PT Anuegerah Bara Kaltim (ABK) adalah perusahaan yang memiliki kapal pengangkut dan ponton. ABK adalah pemilik izin pertambangan khusus (OPK). Dengan izin ini, kegiatannya khusus untuk transformasi, pengangkutan, dan penjualan batubara.
, ABK dikenal penduduk setempat sebagai pemilik tambang. Imami, Ketua RT 15 Desa Bakungan, mengatakan ABK biasa mendekati masyarakat. Agen perusahaan menyediakan biaya kompensasi debu dan kebisingan bagi warga di sana. “Perjanjian ganti rugi sudah ditandatangani atas nama awak kapal,” kata Imam sambil menunjukkan surat perjanjian.
Dalam surat kesepakatan yang diperlihatkan Imam, ABK setuju untuk memberikan dua piring telur per bulan kepada setiap kepala rumah tangga di RT 15. Di RT 14 lainnya, ABK membagikan 20 kaleng susu per bulan kepada setiap kepala rumah tangga.
Transfer batu bara ke tongkang di desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, (17/1/2019) (Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA)
Profil & Peta Koneksi Bisnis Dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar Di Indonesia Di Bawah Pemerintahan Jokowi
Kompensasi dana debu dan kebisingan biasanya dilakukan oleh perusahaan tambang. Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang lokasinya sesuai dengan anak buah kapal yaitu PT Indo Perkasa bertanggung jawab atas berjalannya dana kompensasi tersebut. “Kita tahu semua perusahaan memiliki izin pertambangan,” kata Imami.
Ketidaktahuan masyarakat akan status ABK karena perusahaan memiliki perjanjian terpisah dengan dua pemegang izin pertambangan, yakni PT Multisarana Avindo (MSA) dan PT Welarco Subur Jaya (WSJ). Dalam Nota Kesepahaman tersebut, ABK berperan sebagai pengelola perusahaan tambang, termasuk ketika berhadapan dengan masyarakat.
MSA dan WSJ masing-masing memiliki IUP seluas 4.050 dan 1.455 hektar di wilayah Desa Bakungan, Kutai Kertanegara. ABK bermitra dengan kedua perusahaan tambang tersebut untuk menyediakan pendanaan mulai dari eksplorasi hingga eksploitasi.
Untuk itu, ABK dan MSA menjalin kerjasama bagi hasil sejak tahun 1997 dengan tambahan perjanjian pada tanggal 8 November 2001. Dalam perjanjian akhir, ABK menanggung seluruh biaya produksi dan menerima kompensasi sebesar 88% dari hasil produksi batubara. Sedangkan MSA mengambil sisanya 12%.
Garap Tambang Multi Harapan, Cipta Kridatama Raih Kontrak Us$337 Juta,
“Dengan terlaksananya kerjasama ini, SAA akan memberikan kuasa kepada ABK untuk melakukan segala kegiatan di lapangan, antara lain: eksplorasi, eksploitasi, pemasaran, penerimaan hasil penjualan, pembukaan rekening bank/penarikan dana, penandatanganan surat, dll., kata artikel itu. . 11 kesepakatan antara ABK dan MSA.
Akses ke PT. Penghargaan Bara Kalimantan Timur di Desa Bakungan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, (17/1). (Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA)
ABK juga telah membuat perjanjian serupa dengan WSJ sejak tahun 2012. Dari perjanjian tersebut, ABK yang membiayai seluruh biaya produksi menerima 90% produksi batubara dan WSJ menerima sisanya.
Ketiga perusahaan tersebut yakni ABK, MSA dan WSJ merupakan perusahaan berelasi. PT Rental Perdana Putratama menguasai ABK dengan 92% saham. Prime Rentals juga merupakan perusahaan induk dari MSA (49%) dan WSJ (55%). Pemegang saham Prime Rental adalah PT Mitrakarya Selaraskarya, PT Mitrausaha Tuluspratama dan pengusaha asal Batam, Sohat Chairil.
Sandiaga Uno Di Balik Industri Pertambangan Kaltim
Mereka memaparkan kerja sama pertukaran produksi antara ABK-MSA dan ABK-WSJ dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Setiap tahun, penerbitan RKAB harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah, termasuk perwakilan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kantor pajak setempat.
, dalam RKAB, MSA dan WSJ menyerahkan pelaksanaan kegiatan produksi pertambangan kepada perusahaan kontraktor yang memiliki IUP Jasa Pertambangan (JP). Kontraktor yang ditunjuk oleh MSA dan WSJ antara lain PT Pama Persada Nusantara dan PT RPP Contractor Indonesia.
Kantor Wilayah Pajak Balikpapan pernah menggugat kerjasama dalam transaksi bagi hasil antara MSA dan ABK. Kesepakatan itu dinilai membuat ABK menguasai bisnis MSA yang diduga merupakan pengalihan dari Otoritas Pertambangan. Berdasarkan argumentasi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DXT) menggugat MSA atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Dalam produksi batu bara mentah, pemerintah tidak memungut PPN. Namun karena dianggap telah terjadi pengalihan IUP, maka terjadi pengalihan barang atau jasa kena pajak. Sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, pemberian Jasa Kena Pajak harus dikenakan PPN.
Bisnis Indonesia Strategi Efisiensi Sukses Lambungkan Laba Dewa Dua Kali Lipat
Ditjen Pajak mengajukan tiga permohonan pembayaran PPN tahun 2007, 2009 dan 2010. Nilai tagihan pelanggaran PPN tahun 2007, 2009 dan 2010 masing-masing sebesar Rp 1,5 miliar; Rp 2,6 miliar dan Rp 3,6 miliar atau total nilai Rp 7,7 miliar.
Namun, dalam tiga gugatan berbeda, hakim menolak permohonan Dirjen Pajak tersebut. Dalam salah satu putusan MA, hakim menyatakan tidak ada pengalihan kuasa pertambangan dari MSA ke ABK, sehingga tidak ada pengalihan jasa kena pajak. MSA juga bebas PPN.
Menurut Direktur ABK Johanes Gosal, pihaknya dan MSA telah berkonsultasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kutai Kertanegara terkait kesepakatan bagi hasil tersebut. Langkah ini diambil setelah lahirnya UU Minerba pada 2009.
“Kami sudah konsultasi dengan ESDM Kukar dan pusat, sejauh ini tidak ada masalah perizinan”, ujar Johanes. “ESDM juga dilaporkan setiap bulan.”
Kunjungi Kpc, Satgas Percepatan Investasi Pastikan Proyek Gasifikasi Batu Bara Berjalan
Johanes, yang juga menjabat sebagai direktur di MSA dan WSJ, mengatakan perusahaan tempat dia bekerja melaporkan transaksi ini setiap tahun dalam Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (BCWP). Namun, setiap tahun MSA selalu menerima surat kurang bayar dari kantor pajak setempat.
Kerja sama produksi batu bara ini menjadi polemik tak berkesudahan antara perseroan dengan Ditjen Pajak karena tidak ada aturan yang mengatur secara detail. “Seolah-olah menjadi hak pemegang IUP untuk diserahkan kepada orang lain yang mengelolanya. Ketentuannya adalah bagi hasil. Tidak ada di undang-undang,” kata Ketua KPP Pratama Tenggarong, Kalimantan Timur, Widodo.
Jadi, tidak masalah asalkan yang melakukan kegiatan penambangan adalah pemegang IUP PO atau komisi atau kontraktor IUP Jasa Pertambangan”, kata Kasubdit Pengawasan Produksi dan Operasi Niaga Batubara Direktorat tersebut. . Jenderal Mineral dan Batubara, Dodik Ariyanto.
Yustinus Prastowo juga melaporkan hal yang sama. Pengamat fiskal kantor CITA mengatakan, kesepakatan antara pedagang batubara dan pemilik izin tambang itu wajar. “Karena tidak semua IUP mampu membiayai proses produksi, sehingga biasanya bermitra dengan investor lain dan kebanyakan memang begitu
Ragam Modus Batu Bara Ilegal Di Kalimantan Timur
Ia mengatakan, skema bagi hasil merupakan sistem yang umum digunakan di berbagai perusahaan. “Yang paling penting adalah transparansi laporan keuangan masing-masing pihak,” ujarnya.
Menambahkan Prastowo, Pengamat Pajak Taxprime, Suharno mengatakan, kesepakatan bagi hasil ABK dan MSA merupakan salah satu bentuk Kerjasama Operasi (KSO) non-administrasi. Sifat kerjasama hanyalah koordinasi. Dalam hal ini, setiap perusahaan memenuhi kewajibannya masing-masing.
Prastowo mengatakan pemerintah belum menyelesaikan detail perjanjian bagi hasil. Ini menempatkannya di area abu-abu yang menguntungkan perusahaan. “Setiap perusahaan memiliki alasan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, untuk memasuki wilayah abu-abu. Namun, sistem bagi hasil tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum,” kata Prastowo.
Aktivitas penambangan batu bara di Desa Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (17/1/2019). Riset batubara (Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA)
Dahlan Iskan Sanjung Ambisi Datuk Low Kuras Batubara Kaltim, Netizen: Tobat Pak Dis
Direktur Eksekutif PRAKARSA dan Koordinator Just Tax Forum, Ah Maftuchan mengatakan, regulasi yang tidak detail menimbulkan celah hukum dan multitafsir, sehingga pelaku industri berpotensi mengakalinya. “Wajar jika dalam beberapa kasus otoritas pajak kalah dengan pelaku industri. Masalah utamanya adalah regulasi,” kata Maftuchan.
Menurut Maftuchan, pemerintah harus secepatnya melengkapi aturan pokok UU Minerba dengan aturan teknis non-interpretasi. “Ini bukan sekedar bisnis
Sejak beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Pajak berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan batu bara. Pemprov Kaltim merupakan daerah yang didorong untuk mengoptimalkan pajak perusahaan batu bara.
Pada tahun 2017, produksi batubara Kalimantan Timur sebesar 82,87 juta ton, dengan Kabupaten Kutai Kertanegara sebagai penghasil terbesar sebesar 65,11 juta ton. Luas lahan yang ditambang untuk batu bara mencapai 5,2 juta hektar.
Perusahaan Tambang Terbesar Di Indonesia, Siapa Juaranya?
Setiap tahun, pajak pertambangan batu bara menyumbang 40% dari total pendapatan di Kalimantan Timur. Menurut Kepala Eksekutif Kanwil DJP Kaltimra Djumadi Kaltim, pada 2018, Pemprov Kaltim menargetkan pajak pertambangan batu bara sebesar Rp20 triliun. Pada akhir November 2018, targetnya adalah 79%.
Optimalisasi pajak di sektor batubara juga didorong oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kajian KPK menyimpulkan kepatuhan wajib pajak di sektor Sumber Daya Alam (NRS) atau industri ekstraktif seperti pertambangan batu bara masih sangat rendah.
Kepatuhan fiskal yang rendah dapat dilihat dari penerimaan Pajak Penghasilan (ITT) dari pertambangan batubara. Pada 2014, PPh pertambangan batu bara sebesar Rp 26,40 triliun. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai Rp 22,92 triliun. Namun jika dibandingkan dengan seluruh penerimaan pajak penghasilan pada tahun tersebut, hanya sekitar 6,59%.
Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengakui kepatuhan wajib pajak di sektor sumber daya alam masih rendah. Sejauh ini, kontribusi pajak penghasilan pribadi perusahaan batu bara masih di bawah 7%. “Sebenarnya berdasarkan analisis dan termasuk yang dilakukan KPK, masih ada celah”, kata Roberti beberapa waktu lalu.
Grup Bakrie, Raja Batubara Di Indonesia Halaman All
Ia mengatakan, pihaknya akan berhati-hati dalam menangani data terkait optimalisasi fiskal. Data tersebut harus sesuai dengan bukti yang lengkap agar memiliki dasar hukum yang kuat., Jakarta – PT Pama Persada Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Terutama di bidang jasa persewaan alat berat. Kegiatan usaha PT Pama Persada Nusantara telah berlangsung sejak tahun 1993 hingga sekarang.
PT Pama Persada Nusantara dikenal luas sebagai salah satu kontraktor penambangan batubara terbesar di dunia. P.T
Kontraktor tambang batubara, lowongan tambang batubara kalimantan, perusahaan tambang batubara di kalimantan, kontraktor tambang batubara terbesar di indonesia, daftar perusahaan kontraktor tambang batubara, tambang batubara kalimantan timur, tambang batubara di kalimantan tengah, tambang batubara kalimantan selatan, tambang batubara di kalimantan timur, daftar perusahaan tambang batubara di kalimantan timur, tambang batubara di kalimantan selatan, tambang batubara di kalimantan barat
